Indonesia Masih Sakit, Tetap Setia

Indonesia Masih Sakit, Tetap Setia

Kamis, 22 Juli 2010

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Memberikan PutusanTinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Memberikan Putusan

Oleh : SIGIT HANDOYO SUBAGIONO, S.H., M.H.*
A.    LATARBELAKANG
Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sudah jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu “Kesejahteraan Umum Seluruh Rakyat”. Masalah yang kita hadapi adalah bagaimana menerjemahkan pengertian kesejahteraan atau lebih tepat “kesejahteraan sosial” bagi rakyat dan masyarakat Indonesia.


Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia akhirnya ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.
Dari segi penegakkan hukum, Undang-undang (UU) ini memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Penyidikan, Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46, selain daripada itu dalam UU ini juga diatur adanya larangan terhadap praktek monopoli dan monopsoni serta persaingan usaha tidak sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan terjadinya penguasaan atau pemusatan produksi dan atau pemasaran.
Hal tersebut di atas menjadi menarik untuk dibahas, karena Undang-undang No. 5 tahun 1999 juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang sangat nyata yakni dalam hal pengaturan hukum acaranya walaupun dalam teknis substansial sudah cukup mendapat penjelasan. Sehingga apabila kita ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan oleh KPPU, proses pemeriksaan upaya hukum keberatan                  di Pengadilan dan proses pemeriksaan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum itulah pada tahun 2003 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)  No. 1 tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, akan tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia, Perma tersebut telah diubah dengan dikeluarkannya Perma No. 3 tahun 2005.
Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 5 tahun 1999, memberikan KPPU tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan yang dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian baik itu di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Kewenangan luar biasa inilah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian tesis ini. Pada waktu awal-awal KPPU mengeluarkan putusan, mulai muncul masalah mengenai bagaimana cara pengadilan memeriksa upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU tersebut karena di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 hanya disebutkan bahwa keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagaimana cara pemeriksaannya tidak dijelaskan. Jadi Perma No. 3 tahun 2005 tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam Undang-Undang tersebut.
Adapun yang menjadi pertanyaan dalam ringkasan ini adalah sebagai berikut :
Apakah kewenangan yang dimiliki KPPU untuk memutus suatu perkara tidak bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman ?
Mengapa banyak putusan KPPU yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ?
 
B.    TINJAUAN DARI SEGI KEKUASAAN KEHAKIMAN
Peradilan di Indonesia semakin berkembang peranannya. Kalau dahulu biasanya perkara yang masuk di pengadilan berkisar antara perkara pidana dan perdata, bahkan perkara Tata Usaha Negara (TUN) baru ada sejak tahun 1990. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga sekarang terdapat peradilan niaga, lalu terdapat juga masalah-masalah lingkungan sampai akhirnya ada juga masalah persaingan usaha tidak sehat yang dikaitkan dengan hukum bisnis. Dan ternyata  di dalam permasalahan persaingan usaha terdapat juga kewenangan yurisdiksi dari pengadilan. Memang inti dari UU No. 5 Tahun 1999 banyak menyangkut masalah teknis mengenai persaingan, bidang usaha mana yang harus diberi perlindungan sebab dalam menghadapi globalisasi yang cepat berkembang kalau tidak ada suatu perlindungan dalam berusaha maka monopoli akan menjadi suatu momok [sic!] yang akan menghilangkan arti sesungguhnya dari suatu perkembangan usaha. Karena itu perlu adanya suatu perlindungan dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pemusatan ekonomi pada suatu pihak tertentu yang dapat mematikan usaha yang lainnya. 
Telah diuraikan sebelumnya bahwa Perma No. 3 Tahun 2005 melakukan penyempitan makna bahwa status KPPU sebagai “pihak” tidak sama dengan makna hukum “pihak” dalam perkara lain di luar hukum persaingan usaha. Terhadap upaya konsolidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan lebih dari satu pelaku usaha seperti dalam kasus tender dan obligasi Indomobil misalnya, untuk putuan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri agar memeriksa keberatan tersebut. Dengan demikian pertanyaan yang muncul adalah apakah keberatan tersebut tetap ditangani oleh Majelis Hakim yang sama atau Majelis Hakim yang berbeda, atau apakah berkas perkara digabung dalam satu nomor perkara saja atau apakah nomor perkaranya berbeda? Dengan majelis hakim yang berbeda, bukan tidak mungkin  putusannya juga  berbeda. Nomor perkara yang berbeda akan memiliki konsekuensi kepastian yang berbeda pula.
Selain itu, pertimbangan memasukkan irah-irah dalam putusan KPPU adalah pertimbangan dari aspek keadilan. Kalau murni hukum persaingan adalah aspek ekonomi, yaitu aspek efisiensi. Pertimbangan KPPU mengenai irah-irah ini ada dua yaitu, pertimbangan teknis dan substansi. Pertimbangan teknis adalah agar putusan KPPU ketika diajukan ke Pengadilan untuk dieksekusi, putusan tersebut sudah tidak ada persoalan karena sudah ada irah-irah jadi hakim tinggal mengesahkan saja. Pertimbangan substansinya adalah mengenai persoalan keadilan. Kalau murni hukum persaingan itu adalah aspek ekonomi. Dengan memasukkan irah-irah, maka filosofi keadilan masuk dalam rumusan. Namun kemudian Mahkamah Agung mengatakan hal tersebut tidak bisa karena KPPU bukan Pengadilan. Hal ini perlu diklarifikasi bahwa apabila KPPU bukan Pengadilan, apakah KPPU mengabaikan aspek Pengadilan? Namun KPPU tetap ingin memasukkan aspek pengadilan.   
Apabila kita melihat Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pasal-pasal tersebut banyak berbicara kaitannya dengan peradilan. Masalah yang dihadapi adalah Undang-undang No.5 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada KPPU, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat aspek pidana dan aspek administrasi sehingga di dalam pelaksanaannya pun harus ditetapkan suatu batasan apakah KPPU merupakan suatu badan peradilan dalam arti kekuasaan kehakiman yang dimaksud Pasal 24 dan seterusnya dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. KPPU bukan suatu peradilan seperti peradilan pajak yang jelas pegangannya ke Pengadilan Tata Usaha (TUN) atau Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang jelas pegangannya ke Pengadilan Negeri. 
KPPU benar-benar merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sangat luas sekali tetapi di dalam kewenangan yang luas itu ada upaya-upaya yang disediakan terkait dengan badan peradilan. Ini merupakan kecenderungan dari perundang-undangan kita akhir-akhir ini. Misalnya dalam undang-undang Perburuhan, disebutkan mengenai Peradilan Perburuhan yang terdiri dari hakim karir ditambah dengan hakim ad-hoc. Begitu juga muncul perkara lingkungan hidup yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan pengadilan. Jadi banyak badan-badan pemutus sengketa yang bukan badan peradilan, yang secara formal organisatoris sebetulnya bukan merupakan badan peradilan.
Yang disebut badan peradilan adalah badan yang termasuk di dalam kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Peradilan Pajak, Peradilan Niaga, Peradilan HAM dan kesemuanya itu mempunyai tempat dan pegangan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang disebut badan peradilan, tetapi di samping itu banyak juga badan-badan yang secara formal organisatoris bukan kekuasaan kehakiman tetapi badan tersebut mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman. Salah satunya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah dibahas sebelumnya oleh Penulis.
Pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa apabila ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ini terkait dengan aspek pidana dan dari sini terlihat bahwa Komisi bertindak juga bukan sebagai suatu badan peradilan, karena pada akhirnya hasil putusan KPPU diserahkan lagi kepada penyidik. Bahkan dalam ayat (5) pada pasal yang sama dikatakan bahwa putusan KPPU hanya merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, jadi penyidik masih harus melakukan langkah-langkah berikutnya apabila bukti permulaan tersebut dirasa tidak cukup.
Selain daripada itu, pada Bab I telah penulis uraikan beberapa arti seperti Kekuasaan Kehakiman,  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman dan arti dari Putusan. Kalau dikaitkan dengan kewenangan luar biasa yang diberikan KPPU berdasarkan Pasal 36 Huruf j yang mengatakan bahwa KPPU dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, maka penulis beranggapan Pasal tersebut menjadi kontra produktif dengan arti dari kata “Putusan” sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang lain seperti dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara garis besar dapat dikatakan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman hanyalah sebuah lembaga Pengadilan. Hal tersebut di atas tentunya akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam proses penegakkan hukum persaingan usaha, bahkan dikhawatirkan akan terjadi keadaan yang lebih buruk lagi yakni terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat dari adanya ketidakpastian hukum tersebut.
Pengaturan dalam Pasal 5 Ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, sementara pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri hanya pada putusan dan berkas perkara. Di sini potensi penyimpangan terjadi karena tidak lagi dilakukan pemeriksaan ulang atas seluruh berkas perkara sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Jika hanya memeriksa keberatan pelaku usaha dan tidak ada lagi pemeriksaan para pihak termasuk saksi-saksi dan saksi ahli, dikhawatirkan terjadi penyimpangan terhadap asas penting dalam hukum acara audi et alteram partem, yaitu suatu asas yang mengharuskan  pemberian kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk membela diri secara pantas. Pasal 6 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 hanya menyebutkan bahwa dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.
Dari uraian sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 dalam beberapa hal mampu melengkapi kekurangan dalam hukum acara bagi pembuktian pidana, namun dalam pelaksanaan persidangan terhadap keberatan para Terlapor, ternyata harus berubah menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, upaya KPPU menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 awalnya menempuh prosedur pembuktian pidana, namun dalam pelaksanaan persidangan terhadap keberatan para Terlapor, ternyata harus berubah menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, upaya KPPU menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 diciderai oleh lemahnya perlindungan hukum yang seimbang terhadap terlapor dalam berperkara. Kedua, jika memang terlapor keberatan diproses menurut hukum acara perdata berarti harus menggunakan aturan dalam HIR. Sesuai aturan Pasal 393 (1) HIR ditentukan bahwa “Waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain dari pada yang ditentukan dalam reglemen ini”. Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung kedudukannya lebih rendah dari HIR maka hukum acara yang diatur HIR yang harus dipatuhi, bukan Peraturan Mahkamah Agung. Ketiga, dalam menangani perkara keberatan terlapor, jika terlapor mengajukan bukti tambahan bukan dilakukan terhadap keberatannya, pemeriksaan tambahan bukan dilakukan oleh hakim teapi dilakukan oleh KPPU.
Tanpa ingin mengurangi penghargaan terhadap upaya KPPU dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam menegakkan amanat UU No. 5 Tahun 1999 dalam waktu yang relatif singkat, namun masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam hukum acara yang harus dibenahi demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan jujur serta upaya menciptakan lembaga hukum yang berwibawa, adil dan terpercaya. Modalitas yang ditunjukkan KPPU yang dipilih untuk lima tahun pertama dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 sesungguhnya membuka cakrawala baru dan harapan yang cerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia.
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ayudha, ia mengatakan bahwa sebenarnya penegakkan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latarbelakang dan/atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakkan hukum persaingan usaha beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatarbelakang hukum, tetapi juga ekonomis dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.
Ada dua alasan dari pembentukkan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini, yakni: Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukkannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan sosiologis dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.

C.    HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU.
Bila dilihat secara mendalam, terdapat persamaan antara Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-undang Antitrust di Amerika Serikat. Secara umum  Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari : Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakkan hukum dan ketentuan lain-lain. Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya undang-undang mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (competition).
Selain hal tersebut di atas, ada beberapa hal menarik yang menjadi perhatian terhadap lingkungan eksternal pada saat atau sebelum UU No. 5 Tahun 1999 itu diundangkan, yaitu bahwa telah terjadi konsentrasi ekonomi di antara para pelaku usaha. Bentuk piramida bisnis pada saat itu sangat kecil di bagian atas, bentuk mana sangat tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Jumlah pengusaha yang tidak termasuk pengusaha kecil berjumlah tidak lebih dari 2%. Sehingga sebenarnya yang menjadi daerah “operasi” UU No. 5 Tahun 1999 adalah kurang dari 2% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Hal yang kedua, pada waktu penyusunan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam masyarakat nasional, regional, maupun global, tuntutan efisiensi itu begitu keras seiring dengan berjalannya proses globalisasi. Arti sesungguhnya dari globalisasi itu adalah efisiensi, dimana proses efisiensi akan menentukan eksistensi perusahaan dan eksistensi pemerintahan, berhadapan dengan hal tersebut, semakin kuat juga tuntutan pemerataan, kemudian pemicunya adalah krisis ekonomi. Pada waktu krisis ekonomi, sebenarnya kita bertanya, apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya? Dari hal tersebut terlihat bahwa undang-undang ini sangat diperlukan.
Menurut Pande Radja Silalahi, bahwa instrumen Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memerlukan persyaratan kerjasama dengan institusi lain, misalnya dengan pihak Kepolisian, Hakim, Jaksa dan masyarakat pada umumnya. Tanpa kerjasama tersebut akan sulit untuk menunjukkan eksistensi Undang-undang tersebut. Dengan pihak Kepolisian, yakni bagaimana KPPU mendatangkan saksi. Dalam hal ini KPPU masih beruntung karena saksi bersedia datang walaupun ada hukumannya. Namun KPPU bisa saja menghadapi saksi yang tidak mau datang memenuhi panggilan KPPU. Untuk itu KPPU meminta bantuan pihak Kepolisian untuk mendatangkan saksi, walaupun Polisi juga kadangkala tidak mau mendatangkan saksi, sehingga KPPU bekerjasama dengan Polisi dengan pembuatan MoU. Kerjasama ini nampaknya mulai berjalan. Banyaknya butir-butir rule of reason pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sehingga membutuhkan persyaratan dan pemahaman dari pelaksananya, sedangkan KPPU sendiri belum mempunyai tenaga ahli.
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sering dipersoalkan dimana-mana, tetapi KPPU sudah melihat dimana kelemahannya. Atas dasar tersebut, KPPU sudah berpikiran bagaimana Undang-undang ini disempurnakan. Tetapi hal yang penting adalah bahwa undang-undang ini sebenarnya bermanfaat untuk Indonesia. Namun terdapat sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini, khususnya falsafah yang dianut dari Menperindag pada waktu itu yang disebut ekonomi komando. Pasar tidak dapat dikomando, pasar dapat diintervensi melalui hal-hal dalam pasar-pasar itu sendiri. Misalnya masalah gula, tender tersebut menurut hukum ekonomi tidak boleh dilakukan ekonomi komando. Masalah lain adalah tidak ada koordinasi dan harmonisasi antara Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan Undang-undang lain. Misalnya di bidang perhubungan, dalam hal kasus Pelindo sebagai penguasa pelabuhan, apakah penguasa pelabuhan itu sebagai entity business atau sebagai regulator? dalam hal ini KPPU telah berkonsultasi dengan Departemen terkait, belum jelas sejauhmana ia bertindak sebagai regulator atau sebagai pelaku usaha, padahal di Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN sudah jelas. Paradigma yang ada bahwa BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu harus dikecualikan. Padahal tidak ada bunyi dalam undang-undang yang mengatakan demikian.
Pada dimensi yang berbeda tidak dapat dipungkiri pula akan adanya korelasi yang kuat antara persaingan usaha tidak sehat dengan potensi korupsi, maka untuk mengikis potensi tersebut diperlukan sebuah kerjasama yang erat antara KPPU dengan penegak hukum korupsi untuk melakukan sinergi peran keduanya. Beberapa waktu yang lalu, KPPU dan KPK telah melakukan MoU untuk kebutuhan sinergi tersebut. Keberadaan MoU tersebut menjadi sinyal yang sempit bagi pelaku usaha untuk tidak mencoba berperilaku yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi korupsi dalam aktivitas bisnisnya di negeri ini.
Mengenai perlu atau tidaknya revisi terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999, memang sejak semula sudah dipikirkan bahwa membentuk suatu komisi dengan kewenangan yang cukup luas seperti KPPU diperlukan ketentuan-ketentuan hukum acara yang sangat lengkap. Pada waktu penyusunan saat itu, undang-undang ini memang bisa dikatakan tidak banyak praktisi maupun penegak hukum yang terlibat, dimana tidak ada Pengacara, tidak ada Jaksa, tidak ada Hakim, kalaupun ada aparat penegak hukum yang terlibat adalah mantan polisi.
Memang walaupun pada akhirnya KPPU memiliki kewenangan yang luas dimana kewenangan-kewenangan yang luas tersebut tetap ada batasnya, yaitu dari segi eksekusi putusan, walaupun KPPU bisa memeriksa, menyidik, memanggil para pihak bahkan membuat suatu putusan terhadap perkara yang diperiksanya tetap saja KPPU tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan. Dari segi pidana, walaupun KPPU memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pemeriksaan, tetapi hasil pemeriksaan KPPU tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.
Selanjutnya mengenai apakah Hakim Pengadilan Negeri dapat memeriksa substansi perkara merupakan pertanyaan yang esensial untuk ditanyakan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa apabila terhadap perkara Pengadilan Negeri memutuskan perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan oleh KPPU, maka ini menunjukan bahwa sebenarnya semua masalah substansi diserahkan kepada KPPU.
Di dalam tubuh KPPU memang banyak anggota yang terdiri dari para ahli ekonomi, mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1999 banyak berkaitan dengan sendi-sendi ekonomi maka para ekonom inilah yang lebih ditonjolkan dibanding para ahli hukumnya. Oleh karenanya ketika pembuatan undang-undang ini lebih diutamakan substansinya ketimbang prosedur acaranya. Padahal dalam prakteknya, implementasi dari undang-undang ini memerlukan prosedur hukum acara yang jelas. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara persaingan usaha yang cukup signifikan adalah dalam kasus “Indofood”, tetapi di sana Mahkamah Agung hanya memeriksa prosedur acaranya saja. Pada kasus “Indofood” tersebut putusan KPPU mencantumkan irah-irah, padahal KPPU bukanlah merupakan suatu badan peradilan sehingga tidak berhak mencantumkan irah-irah dalam putusannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengembalikan putusan tersebut ke KPPU.
Mengenai perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Ignatius Andi berpendapat bahwa memang undang-undang tersebut perlu direvisi karena terdapat kesalahan fundamental di sana. Bagaimana mungkin keadilan dapat ditegakkan apabila pihak yang memeriksa, menyidik dan memutus hanya pihak yang itu-itu saja, dalam hal ini KPPU. Karena tidak bisa diasumsikan bahwa semua manusia Indonesia itu lebih baik hati dan adil, oleh karena itu harus ada formalitas yang menjaganya. Mengenai pengajuan upaya hukum keberatan yang lewat waktu, walaupun dikatakan hakim tidak boleh menolak perkara, tetapi kalau memang terjadi pengajuan upaya hukum keberatan tersebut telah lewat dari batas waktu yang diberikan oleh undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan, maka pengajuan tersebut harus ditolak karena bagaimanapun undang-undang ada untuk kepastian hukum.


DAFTAR PUSTAKA
Buku- Buku :
Ali, Ahmad. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. Cet.2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Ahmad, Taufik. “Korupsi Dan Persaingan Usaha,”. http://www.kppu.go.id. Diakses 25 Pebruari 2008.
Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Djiwandono, Soedrajad. “Prospek Pemulihan Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia,”. Makalah disampaikan pada Pokok-pokok Dalam Sarasehan Nasib Reformasi                         di Indonesia. Kedubes Republik Indonesia di Singapura. 19 Agustuts 2001.
Hermansyah. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Cet.1. Jakarta Kencana, 2001.
Ibrahim, Johnny. Hukum Persaingan Usaha [Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapan nya di Indonesia]. Cet.2. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2007.
Lotulung, Paulus E. Perma No. 1 / 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dam KPPU : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet.1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukumm, 2005. hal. 65.
Ma’arif, Syamsul. “Studi Kasus Persaingan Usaha,” (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 17-18 Mei 2004), hal.14, dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dam KPPU : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukumm, 2005. hal. 156.
Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Perma No. 3, Tahun 2005.
Mubyarto. Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia. Cet.1. Jakarta: LP3ES. 1998.
Prayoga, Ayudha D. et. al., Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya                      Di Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS, 2000. 
Radja Pande Silalahi. Permasalahan dan Implementasi serta Aspek Praktek yang Menghambat Pelaksanaan, dalam Emmy Yuhassarie, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dam KPPU : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukumm, 2005. hal.171.
Theresia, Artha. Perma No.1/2003 Tentang Tata Cata Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dalam Emmy Yuhasarie, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dam KPPU : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukumm, 2005. hal.77.
Wibowo, Destiano & Harjon Sinaga. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Yuhassarie, Emmy. Perma No.1/2003 Tentang Tata Cata Pengajuan Upaya HUkum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dalam Emmy Yuhassarie, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dam KPPU : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukumm, 2005. hal.80. 
Peraturan Perundang-undangan :
Indonesia (a). Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817, Pasal 35 dan Pasal 36. 
Indonesia (b). Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 1999, TLN No. 4358. Pasal 1.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar